Suasana saat penyampaian pandangan fraksi dari anggota DPRD Kota Malang dalam Rapat Paripurna (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Suasana saat penyampaian pandangan fraksi dari anggota DPRD Kota Malang dalam Rapat Paripurna (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)



Tingginya angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2018 Kota Malang yang mencapai angka Rp 489,5 miliar disinggung oleh DPRD Kota Malang. Anggota dewan dari berbagai fraksi ini mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mengurangi angka Silpa tersebut.

Hal itu disampaikan mereka dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Jum'at siang ini (14/6).

Jumlah silpa Kota Malang dari total APBD 2018 sebesar Rp 2,3 triliun itu telah mengalami peningkatan dari tahun 2017 yakni Rp 400,59 miliar. Anggota dewan meminta Pemkot Malang untuk mengevaluasi dan melakukan perhitungan ulang terkait pendapatan daerah agar mampu mencapai target yang realistis.

Salah Satu Perwakilan Fraksi PKB yang disampaikan oleh Abdul Wahid menganggap kenaikan Silpa pada APBd 2018 itu karena menilai pemerintah daerah (Pemda) masih kurang mampu dalam melakukan perencanaan program kegiatan.

"Kenaikan itu karena ada efisiensi pelaksanaan program. Ketidakmampuan pemda dalam melakukan perencanaan kegiatan yang tidak mencapai target," paparnya saat membacakan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna tersebut.

Kenaikan silpa 2018 itu dinilai dari efisiensi adanya beberapa proyek yang gagal lelang. Seperti proyek gagal lelang pembangunan Islamic Center yang biayanya mencapai Rp 40 - Rp 50 miliar, proyek Satpol PP pembelian crane yang mencapai Rp 26 miliar, kemudian untuk lelang pembenahan jalan rusak yang juga mencapai sekitar Rp 20 miliar dan masih ada lainnya.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan jika perencanaan yang telah disusun Pemkot Malang pada dasarnya sudah cukup matang. Hanya saja ada regulasi baru menuji APBD 2019 yang menjadikan proyek - proyek gagal lelang tidak bisa sembarangan dikerjakan.

"Jadi, ada banyak memang prosedurnya. Sebenarnya untuk perencanaan sudah bagus dan matang, tapi ada regulasi baru," ujar dia usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Malang.

Menurut pria yang akrab disapa Aji ini, dulunya peraturan presiden (Perpres) no 54 2010 tentang pengadaan barang dan jasa telah mendapat kesepakatan namun regulasi berganti pada Perpres no. 16 tahun 2019.

"Perpres 54 ini kan ada perubahan ke Perpres 16, nah di dalamnya ada permen (peretauran menteri) no 7 2019 yang berkaitan dengan pengadaan konstruksi. Dan ini cukup menyulitkan, karena kalau konstruksi itu harus ada namanya keamanan, direncanakan, dan lainnya itu menjadi syarat lelang," imbuh dia.

Meski begitu, pihaknya berterimakasih mengenai pandangan dari berbagai fraksi tersebut. Karenanya, hal itu akan lebih mendorong Pemkot Malang agar segera mendorong program 'Smart City'. Sehingga masyarakat memahami proses - proses proyek yang telah direncanakan tersebut. 

"Tapi ya terimakasih, inilah yang perlu kita dorong smart city-nya segera. Jadi bukan menjustifikasi, bukan membuat alasan pembenaran juga, tapi Silpa-nya karena memang itulah yang terjadi. Namanya aturan baru memang perlu penyesuaian," pungkas dia.


End of content

No more pages to load