Suasana hearing anggota DPRD Jombang dengan Dinas LH dan DPMPTS. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
Suasana hearing anggota DPRD Jombang dengan Dinas LH dan DPMPTS. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang mendesak Pemkab Jombang agar membatasi rekomendasi izin pertambangan di Kota Santri. Hal itu lantaran banyaknya aktivitas pertambangan galian C yang semakin menjamur di Jombang.

Permintaan wakil rakyat ini disampaikan saat agenda hearing dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Jombang, Selasa (24/2). Hearing tersebut dilakukan di ruang banmus gedung DPRD Jombang.

Wakil Ketua DPRD Jombang Donny Anggun mengatakan, ada dua wilayah yang disebutnya berpotensi merusak lingkungan hidup bila  galian C dilakukan. Yakni di Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan Bareng.

Lokasi tersebut merupakan wilayah untuk pariwisata dan sumber air. "Karena kita harus melindungi wisata dan mata air kita yang sudah semakin kecil debit airnya," ujarnya.

Meskipun izin usaha pertambangan merupakan wewenang pemerintah provinsi, Donny meminta agar Pemkab Jombang tidak gampang mengeluarkan rekomendasi izin.

Dari hearing itu, Donny mendapatkan informasi bahwa ada tiga  pengusaha tambang yang akan memanfaatkan lahan di Kecamatan Bareng dan Wonosalam. Untuk itu, pemerintah diminta melakukan pengkajian secara menyeluruh.

"Ada pengajuan dua di Bareng dan satu di Wonosalam. Ini harus dilakukan pengkajian yang dalam lagi," ucap  politikus PDI-P Jombang itu.

Tak hanya itu. Terungkap ada belasan usaha tambang yang tidak melaporkan kegiatannya secara periodik. Dari total 13 pengusaha tambang, baru 2 yang sudah melaporkan kegiatan pertambangannya.

"Untuk itu, kami meminta DLH untuk melakukan pengecekan ke lokasi pertambangan. Apabila melanggar peraturan, maka harus dilakukan penindakan dengan cara penghentian usaha sementara," tegasnya.

Sementara, terkait permintaan anggota DPRD itu, masih belum ada kejelasan dari pihak eksekutif. Dinas Lingkungan Hidup Jombang masih akan menunggu arahan dari bupati Jombang terkait permintaan legislatif tersebut.

"Itu nanti terserah dari eksekutif maupun legislatif. Yang jelas, kami menunggu arahan dari bupati. Setelah ini kami akan laporkan hasil hearing ke bupati," pungkasnya.