Ilustrasi stop WNA masuk Indonesia (Ist)
Ilustrasi stop WNA masuk Indonesia (Ist)

Ratusan warga negara asing (WNA) yang didominasi warga Australia dan Malaysia serta lainnya, tercatat sampai Maret 2020 masih masuk ke Indonesia. 

Di tengah pandemi Corona yang terus memangsa korban jiwa, ratusan WNA dengan berbagai keperluannya itu masih bebas masuk.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam suatu acara televisi swasta, Fadjroel Rachman, Selasa (31/3/2020) malam, kemarin.

Informasi itu tentunya cukup mengejutkan dengan kasus wabah covid-19 di Indonesia di bulan Maret yang terus bertambah. 

Padahal, diberbagai negara lainnya sudah dilakukan pelarangan WNA yang akan masuk ke wilayah mereka.

Pernyataan Fadjroel terkait masih banyaknya WNA yang masuk Indonesia hingga Maret 2020, saat dirinya menjawab pertanyaan terkait banyak negara, seperti Amerika Serikat yang meminta warganya segera keluar dari Indonesia.

"Saya punya data itu. Ada ratusan WNA malah masuk ke Indonesia sampai Maret ini. Tapi ini nanti akan diatur larangan WNA masuk lewat peraturan menteri," ungkapnya.

Tak sampai sehari, setelah pernyataan itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, pun mengeluarkan Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Di mana, peraturan ini mulai diberlakukan tanggal   2 April 2020 pukul 00.00 WIB sampai waktu yang tak ditentukan atau sampai pandemi covid-19 terkendali dan dinyatakan aman bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting, yang menyampaikan peraturan larangan WNA masuk maupun transit di wilayah Indonesia dalam menekan penyebaran covid-19, resmi dikeluarkan dan mengikat.

"Tapi, dalam aturan itu ada pengecualian  terhadap sejumlah WNA. Mereka antara lain yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas," ucapnya.

Selain pengecualian untuk WNA itu, tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan, awak alat angkut baik laut, udara maupun darat, serta orang asing yang bekerja pada proyek-proyek strategis nasional juga diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia.

"Tapi dengan syarat yang harus mereka penuhi," tegasnya.

Syarat yang wajib dipatuhi dan penuhi oleh WNA dalam klasifikasi itu antara lain adalah memiliki surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara dan telah berada 14 hari di wilayah atau negara yang bebas Covid-19. 

Selain itu pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Lantas bagaimana dengan WNA yang telah ada atau berada di Indonesia seperti yang disebut Fadjroel ?

Jhoni mengatakan, bahwa dalam Permenkumham juga diatur terkait WNA yang masuk dalam pengecualian bisa masuk ke Indonesia.

Misalnya, WNA pemegang Izin Tinggal Kunjungan (termasuk bebas visa kunjungan dan Visa on Arrival) yang telah berakhir atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya. 

Maka, pemerintah akan memberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi serta tak dipungut biaya.

Pun, lanjutnya, untuk WNA pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang telah berakhir atau tidak dapat diperpanjang lagi.

"Mereka  akan diberikan penangguhan dan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi serta tak dipungut biaya juga," tandasnya.

Keluarnya aturan larangan masuk atau transit WNA selain yang dikecualikan itu, ternyata mendapat tanggapan kurang sedap dari warganet.

Akun Matimunapster, misalnya, menyampaikan, kebijakan itu dianggap terlambat diambil pemerintah. 

"Tragis dan sangat sangat terlambat, andai pembatasan ketat WNA dilakukan sejak januari pemerintah gak akan serepot sekarang," tulisnya, Rabu (1/4/2020).

Berbeda dengan akun Ovan EDT yang tetap optimis bahwa aturan itu bisa menjadi bagian dalam pencegahan penyebaran Corona di Indonesia.

"Tiada kata terlambat, semua harus melalui proses dan keputusan yang diambil tidak boleh asal"an.. harus belajar dari negeri lain yg terlalu tergesa" dan akhirnya gagal total.. mari kita dukung keputusan pemerintah demi kebaijan bersama," tulisnya.